IPWP

Arnold Pakage. Pemberontakan bersenjata, meskipun bertingkat rendah dan sporadis, merupakan masalah yang terus menerus muncul dan mengganggu pemerintah Indonesia. Banyak orang dalam Pemerintah nasional dan angkatan bersenjata melihat Papua sebagai salah satu faktor yang mengancam integritas keseluruhan wilayah Indonesia. 

Pada tanggal 17 bulan November 2006 kelompok-kelompok bersenjata di wilayah Papua berkumpul di bawah kerangka sebuah payung kesatuan untuk mengadakan Kongres Pertama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). Dalam pertemuan ini TPN-PB memperbaharui komitmen TPN-PB untuk "mempersiapkan diri untuk perang melawan penjajahan

Papua senantiasa  menjadi “masalah” dan “gangguan” bagi stabilitas keamanan dan politik Indonesia , Oleh karenanya mayoritas rakyat Indonesia bersikap apatis, dalam rangka usaha mencari solusi penyelesaian berbagai konflik sosial politik di Papua Barat secara bermartabat. Bahkan masalah ini luput dari perhatian dan kepedulian apalagi simpati dan empati, atas masalah yang dihadapi Papua Barat oleh indonesia.

Pembentukan Kaukus Parlemen Internasional yang mendukung upaya kemerdekaan dan pemisahan diri Papua Barat dari NKRI, membuat Pemerintah dan DPR-RI menjadi terkejut. Upaya pihak asing (pendukung gerakan Papua) yang mensponsori kampanye itu dilakukan anggota parlemen Inggris Andrew Smith dan Lord Harries yang membentuk International Parlementarians for West Papua.

 Hal yang menjadi pendirian Adrew Smith, Lord Harris dan Caroline Lucas dan beberapa anggota Parlemen bahwa “Masa depan rakyat dan Bangsa Papua Barat harus dibicarakan pada tanggal 15 Oktober 2008 di London melalui Peluncuran Parlemen Internasional pertama kalinya”..

 

Salah satu langkah stategis awal tahun 2010 yaitu dengan perluasan keanggotaan Internasional parlamenter for west Papua di Bursseles  Belgia langkah ini dijalankan oleh IPWP (Beny Wenda ) yang telah bekerja sama dengan Parlamen Inggris.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB ) mendukung kegiatan pelucuran IPWP di Belgia dengan alasan dengan kegiatan  itu, akan akan hadir  Negara-Negara pendukung di uni Eropa, Asia Pasifik Non Government Organization (NGO) 

Anggota Parlemen Inggris dan House of Lords Inggris seperti Addrew Smith, Lord Harris (Revd. Bishop Richard Harries), dan Ibu Dr. Caroline Lukas anggota Parlemen Uni Eropa secara aktif dan terus-menerus mendesak Pemerintah mereka di London untuk mendukung Perjuangan Rakyat Papua Barat mengenai Hak Penentuan Nasib Sendiri (the Rigth to Self Determination).