Arnold Pakage. Pro danKontra pembentukan Majelis Rakyat Papua di Papua barat menjadi persoalan panjang yang simpang siur, dan menjadi perdebatan yang akan meciptakan persaingan antara keanggotaan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di antara tiga persoalan mendasar Rakyat Papua Pada Umumnya yaitu Masalah Sejarah Papua,Pelanggaran HAM dan Pembangunan.
Pembentukan Majelis Rakyat Papua di Papua barat diperkuat dengan alasan UU Otonomi Khusus Pasal 5 ,No 3 yang tercatat MRP dan DPRP berkedudukan di ibu kota Provinsi.
Sementara Masyarakat Papua memandang MRP adalah bentuk kultural yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik Papua.untuk itu anggota Dewan adat Papua menyatakan menolak dibentuknya MRP Papua Barat menurut DAP meski Papua telah dimekarkan, namun yang harus mewakili adat,agama,perempuan harus satu dan yang dipilih berdasarkan
Hasil pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat agama, dan
masyarakat perempuan .
Sementara fungsi MRP jilid 1 pun tidak jelas sering dipatahkan fungsinya oleh Depdagri dalam perancangan Pedasus Perdasi,untuk menanggapi hal itu apakah kehadiran MRP Papua Barat bisa mnyelesaikan konflik Papua ? ,Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan satu atau dua orang melainkan dibutuhkan kerja sama dengan visi misi yang sesuai dengan tuntutan Masyarakat Papua.
Pembentukan MRP di Papua Barat ada baiknya jika kinerjaketuaterpilih Vitalisdan 26 anggota MRP PB yang telah dilantik oleh Gubernur Papua Barat Abraham Atururi berjalan dengan sesuai,tidak melihat perbedaan wilayah Provinsi,sebeb masalah mendasar di seluruh Papua sama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.